Ketua DPRD Gorontalo Buka Opsi Hapus Anggaran Makan dan Minum

Info Gorontalo - DPRD Provinsi Gorontalo mulai bersiap memangkas sejumlah belanja internal pada 2027. Di tengah keterbatasan keuangan daerah, anggaran makan dan minum menjadi salah satu pos yang berpotensi dihentikan dari penganggaran rutin.

Ketua DPRD Provinsi Gorontalo, Thomas Mopili, mengungkapkan rencana tersebut saat ditemui awak media di ruang kerjanya, Selasa (8/9/2026).

“Kemungkinan besar makan-minum itu kita tidak anggarkan lagi,” kata Idrus.

Pernyataan itu menjadi sinyal bahwa DPRD mulai menempatkan efisiensi sebagai bagian penting dalam penyusunan anggaran 2027.

Thomas mengatakan kondisi keuangan daerah membuat setiap belanja perlu dihitung kembali berdasarkan kebutuhan. Menurut dia, DPRD tidak tepat jika tetap mengalokasikan belanja konsumsi secara rutin ketika pemerintah daerah dan masyarakat juga menghadapi keterbatasan.

Namun, kebijakan itu tidak berarti seluruh kebutuhan konsumsi di DPRD akan dihapus. Anggaran masih mungkin disiapkan untuk agenda tertentu, terutama ketika DPRD menerima tamu secara resmi.

“Mungkin kalau ada tamu-tamu baru kita tetap adakan. Karena itu memang etika dalam menerima tamu-tamu,” ujarnya.

Thomas menjelaskan, rencana efisiensi tersebut menjadi bagian dari penyusunan rencana kerja DPRD Provinsi Gorontalo 2027. Seluruh alat kelengkapan dewan telah menyusun program kerja masing-masing sebagai dasar menentukan kebutuhan anggaran.

Ia menegaskan bahwa besaran anggaran harus mengikuti program yang benar-benar dibutuhkan.

“Program kerja itu mengikuti, keuangan itu mengikuti program. Bukan uang, program mengikuti uang,” tegasnya.

Menurut Thomas, rencana tersebut masih dapat berubah mengikuti kondisi keuangan daerah pada 2027. Namun, arah kebijakannya sudah jelas, DPRD ingin menekan belanja yang dinilai dapat diefisienkan.

Efisiensi itu kini masuk dalam pembahasan rencana kerja DPRD. Pos makan dan minum yang selama ini menjadi bagian dari belanja lembaga pun ikut dipertimbangkan untuk dipangkas.