Syamsir Kiayi Soroti Darurat Sampah Bone Bolango dan Dorong Optimalisasi PAD Lewat Koordinasi Pusat

Syamsir Kiayi Soroti Darurat Sampah Bone Bolango dan Dorong Optimalisasi PAD Lewat Koordinasi Pusat

Info Gorontalo - Isu pengelolaan sampah di Kabupaten Bone Bolango kembali disorot. Kondisi yang dinilai mendesak tersebut dikaitkan dengan peluang peningkatan pendapatan asli daerah sebagai penopang pembiayaan pembangunan.

Anggota DPRD Provinsi Gorontalo, Syamsir Djafar Kiayi, menyampaikan bahwa keterbatasan fiskal daerah perlu dijawab dengan terobosan kebijakan. Upaya pencarian sumber PAD baru disebut harus disesuaikan dengan potensi lokal dan arah program pemerintah pusat.

Usai reses 2025 bersama Pemerintah Kabupaten Bone Bolango, Syamsir yang juga Ketua Fraksi Gerindra menyampaikan aspirasi melalui Balai Penataan Prasarana dan Kawasan Gorontalo. Ia mendorong percepatan pengadaan alat berat sebagai kebutuhan dasar Tempat Pembuangan Akhir Lonuo. Upaya tersebut diarahkan untuk diperjuangkan melalui Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian PUPR.

Menurut Syamsir, koordinasi antara pemerintah daerah dan instansi vertikal dapat menghasilkan dukungan konkret. Ia mencontohkan langkah Komisi III DPRD Provinsi Gorontalo yang sebelumnya mengawal program IJD di sejumlah kabupaten. Termasuk fasilitasi dana rehabilitasi dan rekonstruksi melalui BNPB, pengadaan jembatan bailey, serta pengerukan sungai bersama BWS Gorontalo untuk mendukung ketahanan pangan.

Dalam pernyataannya, Syamsir menyebut agenda pembahasan terpadu lintas K/L untuk Program IJD 2026 diperkirakan berlangsung pada awal Februari. Pada tahap itu, kesiapan dokumen program tematik menjadi faktor penentu bagi daerah.

Penyusunan program disebut perlu dilakukan secara harmonis oleh pemerintah provinsi dan kabupaten kota bersama OPD teknis. Seluruh usulan akan dimasukkan melalui aplikasi SITIA sebagai bagian dari proses sinkronisasi dengan perencanaan nasional.

Langkah tersebut diharapkan dapat memperkuat posisi Bone Bolango dalam memperoleh dukungan pendanaan yang sesuai dengan kebutuhan prioritas daerah.(IG01)